busyLoading Poll...
busyLoading Poll...

Berlangganan Artikel Baru

Name:
Email:
Login

Don't You have account?

Sign Up

SP Facebook

;"kapan panitia C akan turun menertipkan perkebunan hak guna usaha perusahaan sari inti rakyat yang terindikasi terlantar";

Menagih Janji dari MoU Helsinki.

Banyak poin-poin MoU yang belum diimplementasi. Yang sudah direalisasikan pun seperti program reintegrasi, muncul banyak masalah dalam implementasi. Damai Aceh kini berusia empat tahun.

 

Menagih Janji dari MoU Helsinki.
Tras Utama Wed, Aug 19th 2009, 11:01

Banyak poin-poin MoU yang belum diimplementasi. Yang sudah direalisasikan pun seperti program reintegrasi, muncul banyak masalah dalam implementasi. Damai Aceh kini berusia empat tahun. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) resmi ditandatangani 15 Agustus 2005 silam di Helsinki, Finlandia. Penandatanganan itu sekaligus menutup kisah duka, konflik berkepanjangan di Aceh. Setelah empat tahun damai, banyak perubahan yang terjadi. Masyarakat kecil bisa bekerja ke ladang dan keluar rumah malam hari, tanpa dibalut takut yang mendebar jantung.

Namun, masih banyak persoalan yang tersisa. Daerah bekas konflik, memang tak pulih dalam sekejap mata. Persoalan tidak adanya Komisi Bebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) bagi pelanggaran HAM, persoalan penyaluran bantuan untuk korban konflik yang centang-perenang dan segudang persoalan lainnya.

Persoalan lainnya yaitu hubungan birokrasi antara Badan Reintegrasi Aceh (BRA) provinsi dan kabupaten/kota. Pembentukan BRA provinsi melalui surat keputusan gubernur. Otomatis pertanggungjawaban pun diberikan pada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, selaku orang yang mengeluarkan SK. Sedangkan pembentukan BRA di kabupaten/kota melalui SK bupati atau walikota. Idealnya, pertanggungjawaban pun diberikan kepada bupati dan walikota, selaku pemberi SK. Sejauh ini, BRA kabupaten/kota juga mengelola dana bantuan yang bersumber dari APBA dan APBN untuk korban konflik. Ini yang disebut-sebut sebagai salah satu kelemahan tugas BRA. Tidak ada jalur linear antara BRA pusat dan kabupaten.

Persoalan lainnya, dari sisi korban pelanggaran HAM. Sejauh ini, belum disahkan qanun yang mengatur tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh. KKR merupakan salah satu amanah MoU Helsinki. Ketua Komunitas Korban HAM Aceh Utara (K2HAU) Murthala, kepada Kontras, menyebutkan mereka tidak akan pernah lelah menuntut keadilan. Baginya, tak ada perdamaian, tanpa ada pengadilan HAM di Aceh. “Kami tak pernah lelah menuntut keadilan. KKR harus dibentuk. Pemerintah kabupaten dan Provinsi Aceh kami harap mendukung pembentukan KKR. Ini amanah MoU,” terang Murthala.

Dia menyebutkan, mereka melakukan berbagai upaya agar KKR bisa terbentuk di Aceh. Bahkan, sebut Murthala, mereka telah mengirimkan semua permohonan dan ribuan tanda tangan dukungan pembentukan KKR di Aceh kepada Komnas HAM di Jakarta. “Kami terus kampanyekan ini. Kami minta, anggota DPRA/DPRK/DPR/DPD asal Aceh membantu perjuangan kami,” harap Murthala.

Masih trauma
Meski perdamaian Aceh sudah berlangsung empat tahun, masyarakat umum masih merasa trauma. Hal ini juga terlihat pada sejumlah kegiatan fokus group discussion i(FGD) yang dilakukan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang konsen pada korban konflik. Salah satu lembaga itu IPI-Iterpeace. Pada FGD yang dilakukan menjelang Pemilu, April 2009 lalu di Desa Lancok, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, sejumlah peserta mengaku masih trauma.

Ketakutan konflik akan terjadi lagi begitu kental. Maklum, ketika konflik menyalak, masyarakat sipil tergencet antara dua kubu yang bertikai, GAM-TNI. Waktu itu, masyarakat sipil tak bisa berbuat banyak. Tidak bisa pula melakukan aktivitas seperti saat ini. “Kami takut konflik kembali terjadi. Waktu konflik, semua serba salah. Keluar rumah salah, di dalam rumah terus menerus juga salah. Semoga konflik tak terjadi sampai kapan pun di Aceh,” kata salah seorang korban konflik, Azwani. IPI-Interpeace, IOM, Malteser, dan lembaga lainnya memang memberi penguatan pada masyarakat korban konflik.

Membersihkan calo
Selama ini cerita bahwa petugas lapangan BRA tidak bersih banyak terdengar. Petugas lapangan ini berada di ibu kota kecamatan. Oknum petugas lapangan itu seringkali memotong biaya untuk korban konflik. Bahkan ada pula yang menyalurkan bantuan kepada orang yang bukan korban konflik sama sekali. Mereka bertugas meng-input data penerima bantuan untuk diberikan ke BRA kabupaten. Dari BRA kabupaten akan dikirim ke BRA pusat. Penyaluran uang bantuan itu langsung ditransfer ke rekening korban. Setelah diterima, korban diwajibkan menyetorkan sejumlah uang pada petugas lapangan tadi.

Ketua BRA Aceh Utara, T Zainuddin, mengakui ada cerita itu. “Itu cerita umum. Sudah banyak diketahui masyarakat. Namun, saya akan berantas agen dan membersihkan petugas lapangan yang begitu. Kalau ada petugas lapangan saya yang memotong dana korban konflik, hari itu juga saya pecat, dan saya serahkan kepada aparat hukum. Saya serahkan kepada polisi,” janji Zainuddin.

Harapan korban
Empat tahun damai Aceh, nasib sejumlah mantan kombatan belum terperhatikan. Sebagian di antara mereka belum memiliki pekerjaan yang tetap. Sebagian lainnya sudah mapan, memiliki usaha dan pekerjaan yang memadai; cukup untuk menghidupi anak dan istri. Ada yang bekerja sebagai petani, mendirikan lembaga swadaya masyarakat. Ada pula yang bekerja sebagai staf pada dinas dan lembaga tertentu.

Salah seorang mantan kombatan di Aceh Utara, Teuku Achmad Blang, mendirikan Ikatan Pemuda Aceh (Ikapeda). Lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal itu konsen pada penguatan kapasitas pemuda pascaperdamaian. Dasar pemikirannya adalah pemuda, dan mantan kombatan harus diberi keahlian untuk bisa bekerja. Membuka usaha sendiri, sehingga tidak memikirkan hal-hal negatif seperti tindakan kriminalitas. Ketika konflik menyalak, Achmad Blang menjabat sebagai panglima wilayah lima, untuk wilayah Pase. Daerah komandonya terdiri atas Nisam, Nisam Antara, dan Buloh Blang Ara. “Saya tidak ingin konflik terus terjadi di Aceh. Setelah damai, ya sudah. Semuanya berjalan seperti biasa. Seperti ketika konflik belum terjadi. Makanya, saya mendirikan Ikapeda. Di sini, semua pemuda Aceh, dan sebagian mantan kombatan anak buah saya bergabung. Kita berikan pelatihan life skill (kemampuan untuk hidup), dan kita berikan modal usaha,” terang Tengku Achmad Blang, kepada Kontras, akhir pekan lalu.

Achmad menyebutkan, dia ingin mendirikan Ikapeda di seluruh Aceh. Impian itu bukan isapan jempol. Achmad mengaku sudah mendirikan 17 cabang Ikapeda di 17 kabupaten/kota. LSM ini bekerja sama dengan sejumlah NGO internasional. Tercatat, Ikapeda bekerja sama dengan Malteser Internasional, dan International Organization Migration (IOM), dan sejumlah donatur lainnya. Achmad mengaku, sampai saat ini masih ada mantan kombatan GAM yang belum menerima bantuan rumah. Dia menyesalkan buruknya kinerja BRA selama ini. Dia berharap, pemerintah sigap untuk menyikapi lemahnya kinerja BRA.

“BRA mungkin bisa bekerja sama dengan LSM, bukan mesti LSM yang saya pimpin atau lembaga lain, sehingga BRA bisa bekerja lebih keras dan lebih mantap,” terang Achmad Blang. Disinggung pandangannya tentang reintegrasi, dia menyebutkan bahwa sejauh ini tidak ada masyarakat yang menolak kehadiran mantan kombatan yang “turun gunung” empat tahun lalu. “Komunikasi dengan masyarakat lancar. Saya dan bekas anak buah saya sekarang masih berkomunikasi dengan baik. Begitu juga dengan masyarakat. Tidak ada gesekan antara masyarakat dengan mantan kombatan,” terang Achmad. Dia berharap, ke depan pemerintah memikirkan program jangka panjang, membenahi perekonomian korban konflik, janda, anak yatim, dan mantan kombatan. “Mulai dari pendidikan dulu. Beri beasiswa untuk anak yatim korban konflik. Lalu, baru pada pembenahan ekonomi masyarakat. Saya pikir, pendidikan anak yatim korban konflik ini lebih bagus diutamakan. Mereka generasi yang harus dipikirkan,” kata kombatan yang berlatih militer di Tripoli, Libya, ini serius.

Pandangan serupa disebutkan oleh mantan panglima sagoe wilayah Simpang Keuramat, Dahlan Ishak. Pria berambut lurus ini menyebutkan semua masyarakat yang menetap di Aceh, harus memikirkan keberlanjutan damai Aceh. Untuk itu, jangan mudah terpancing isu yang menyudutkan salah satu pihak. “Banyak orang yang mengatasnamakan GAM bila melakukan aksi kriminal. Kita berharap, ini diselidiki dan ditangkap polisi. Jadi, jangan disudutkan dulu. Mungkin, itu perampok, namun membawa-bawa nama GAM ketika dia tertangkap. Padahal, ketika konflik kita kenal pun tidak,” kata Dahlan.

Dahlan kini memilih membuka koperasi. Dia mendirikan koperasi pertanian. Di koperasi itu, dia bersama masyarakat ingin berhasil. Mengisi waktu luang setelah damai. “Saya fokus pada pertanian. Saya berharap, ini bisa menjadi matapencarian dan bekal hari tua,” harap Dahlan. Sementara itu, salah seorang korban konflik asal Desa Tanah Pasir, Kecamatan Tanah Pasir, Aceh Utara, Amiruddin, berharap agar penyaluran dana bantuan untuk mereka bisa segera dicairkan. Dia meminta, agar tidak ada pemotongan dari staf lapangan BRA di kabupaten/kota. “Banyak sekali di koran-koran ditulis bahwa staf BRA memotong dana. Selain itu, mereka memberikan rumah kepada orang yang tidak berhak,” katanya. Amiruddin mengaku pernah mengajukan proposal bantuan rumah tahun 2006 silam. Namun, hingga kini bantuan itu belum juga kunjung datang. Tahun ini, dia mengajukan lagi permohonan tersebut. Dia berharap, mendapat haknya sesuai amanah MoU Helsinki.

Dahlan, Achmad Blang, mengecam tindakan itu. Mereka menilai, staf lapangan BRA yang memotong dana itu harus diseret ke polisi. Untuk itu, mereka berharap, agar masyarakat korban konflik berani melaporkan kasus-kasus pelanggaran itu pada pihak berwajib. “Jangan takut, kalau melapor ke polisi terus tidak mendapatkan rumah. Tindakan yang tidak manusiawi, memotong hak korban konflik itu harus dihukum seberat-beratnya,” ujar Achmad berang. Dia meminta agar kepemimpinan BRA yang baru di Aceh Utara bisa lebih baik ke depan. Ya, karena damai untuk semua masyarakat. Damai harus dinikmati dengan demokrasi. Sehingga, damai di Aceh menjadi warisan buat anak cucu kelak. (masriadi)0
--
Tabloid KONTRAS Nomor : 502 | Tahun XI 13 - 19 Agustus 2009
http://serambinews.com/news/printit/11965

 



Tamu GSF

Kami memiliki 35 Tamu online

Kunjungan

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1395
mod_vvisit_counterYesterday2044
mod_vvisit_counterThis week6947
mod_vvisit_counterLast week11512
mod_vvisit_counterThis month26148
mod_vvisit_counterLast month44575
mod_vvisit_counterAll days1240387

Online (20 minutes ago): 20
Your IP: 54.227.141.230
,
Today: Apr 16, 2014
Translate Web Ke Bahasa :