ACEH BARAT – Kepala Dinas Bina Marga Aceh Barat, Oscar Muda Dilaga, mengatakan eksekusi tanah milik H M Salim alias Haji Salim, salah satu pengusaha Aceh Barat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh secara paksa, karena Haji Salim dianggap tidak memberikan respon secara baik terhadap hibah tanah miliknya kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

PN Meulaboh Eksekusi Tanah Milik Pengusaha Aceh Barat

15:36 WIB, 17 Maret 2016 · Darmansyah Muda

 ACEH BARAT – Kepala Dinas Bina Marga Aceh Barat, Oscar Muda Dilaga, mengatakan eksekusi tanah milik H M Salim alias Haji Salim, salah satu pengusaha Aceh Barat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh secara paksa, karena Haji Salim dianggap tidak memberikan respon secara baik terhadap hibah tanah miliknya kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Padahal, tanah milik Haji Salim itu akan digunakan untuk kepentingan publik, yaitu pelebaran Jalan Gajah Mada, yang berada di Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh.

Baca: PN Meulaboh Eksekusi Tanah Milik Pengusaha Aceh Barat

Oscar menjelaskan, proses eksekusi tanah Haji Salim tidak lagi dihitung dalam bentuk ganti rugi, namun sudah ganti untung dengan menghitung harga persil tanah sebesar Rp 2.6 juta per meter, diluar harga bangunan dan pohon.

“Untuk milik Haji Salim semuanya senilai Rp 900 juta lebih yang kami titipkan di pengadilan,” kata Oscar kepada wartawan, usai menghadiri eksekusi tanah tersebut, Kamis,(17/3).

Selain itu, dirinya mengungkapkan, tanah Haji Salim terpaksa dieksekusi dengan mengerahkan puluhan personil gabungan baik Polisi ,TNI dan Pol PP, dikarenakan pemilik tanah tidak mau memberikan tanah tersebut secara baik-baik.

“Kalau warga lainnya yang mau menyerahkannya kepada pemerintah Aceh Barat demi kepentingan umum, tapi Haji Salim tidak melakukan hal itu,” jelasnya.

Dalam eksekusi tersebut, kata Oscar, sempat terjadi pelarangan, karena tanah yang dieksekusi bukan milik Haji Salim lagi, tapi sudah milik Muhammad Irvan Hidayana, anak dari Haji Salim.

“Saya kurang faham dengan masalah itu, karena berdasarkan data persil tanah yang ada di Badan Pertanahan Negara (BPN) tidak menyebutkan tanah tersebut milik anaknya, melainkan milik Haji Salim. Bahkan, Haji Salim juga tidak pernah menyebutkan kepada pemerintah tentang kepemilikan tanah yang sah,” jelasnya.

Bukan hanya itu, Oscar juga menyebutkan, saat pemerintah mengajukan permohonan eksekusi tanah ke pengadilan, Haji Salim juga tidak pernah menghadiri untuk menjelaskan terkait tanah tersebut.

“Untuk pembayaran ganti rugi tanah milik warga telah dilakukan sesuai dengan standar nasional, bahkan melibatkan konsultan dalam perhitungan harga satuan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,” imbuhnya.

Menurutnya, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menganti rugi seluruh tanah warga dalam rangka pelebaran jalan mencapai Rp 11,5 miliar, dengan rincian Rp 10 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dan Rp 1,5 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK).

Sumber: AJNN